Daerah Ada Sungai(nya)

Oktober 8, 2008 at 2:39 pm Tinggalkan komentar


IBUKOTA JAKARTA RAYA memang akrab dengan banjir. Segala macam jenis banjir. Gonjang-ganjing politik menjelang SI MPR 2001, Ibukota banjir demonstran, bahkan pasukan berani mati. Setelah lebaran, pendatang yang mudik kembali membanjiri Jakarta dengan membawa pendatang baru. Kemudian gonjang-ganjing beras membuat Jakarta dibanjiri beras impor (OPM), walupun banjir beras ini kebalikan dari banjir air. Beras datang dari pelabuhan (laut). Dan akhirnya hujan berhari-hari baik di Jakarta maupun daerah penyangga, membuat ‘banjir sungguhan’. Banjir sungguhan yang menutup banjir-banjir sebelumnya. Karena begitu meratanya, yang menurut laporan salah satu TV swasta baru, 29 kecamatan dari 36 kecamatan di DKI mengalami genangan. Kecamatan yang parah menderita banjir ada 17, dengan jumlah pengungsi 90.380 KK atau 365.435 jiwa.

Begitu Jakarta banjir, segera saja proses pengerasan muka bumi daerah penyangga, terutama bagian Selatan (Bogor, Cianjur, Depok) menjadi tudingan empuk masyarakat dan Pemda Ibukota. Dikatakan banjir itu adalah ‘barang’ kiriman. Sungguhpun pengguna hasil proses pengerasan muka bumi daerah penyangga kebanyakan juga warga berada dari Jakarta. Paling tidak orang yang sebagian besar kegiatan sosial-ekonominya di Jakarta.

Ngomong-omong soal sosial-ekonomi, banjir selalu dikaitkan dengan kerugian materi yang di-uangkan. Kerugian banjir DKI hingga 30 Januari 2002, diperkirakan mencapai 15 milyar rupiah (Kompas 31/1-2002). Semalam, dilaporkan di beberapa berita TV swasta sudah diperkirakan melonjak 100 – 150 milyar rupiah. Nilai ekonomi kerugian memang memudahkan dalam memberikan pertolongan. Memudahkan dalam berkegiatan sosial. Dan kita pantas bersyukur bahwa partai politik menunjukkan kepeduliannya. Tak kurang PAN menyumbang 25 ton beras, PKB mengeluarkan 200 juta rupiah nilai sembako dan uang tunai. PPP Reformasi yang baru saja dideklarasikan juga langsung berperan menyumbang. Namun cukup aneh bahwa tak lama berselang DKI kurang beras! Beberapa LSM membuka rekening bantuan banjir. Tawaran lewat internet juga merebak. Dan aneh juga bahwa tak lama berselang banyak LSM mengecam penggusuran hunian bantaran sungai. Sekarang mereka ada dimana? Apakah ikut juga pada kelompok yang mencerca kelambanan pemerintah?

Tokoh-tokoh praktisi hukum, ahli lingkungan dan ahli meteorologi ikut angkat bicara. Praktisi hukum siap memberikan jalur hukum penggugatan masyarakat kepada Pemda dalam bentuk class action. Apalagi ketua MPR pun telah mempidatokan bahwa MPR/DPR harus menegur pemerintah. Banjir adalah kewajiban pemerintah! Presiden telah berkenan mengunjungi beberapa lokasi banjir. Sayang terkesan dengan tawa ria menjinjing ‘celana panjang’. Mengesankan bahwa peristiwa banjir belum membawa keprihatinan massal.

Padahal banjir awal tahun ini telah melanda beberapa tempat. Bahkan daerah yang secara ‘psikologis’ langka banjir pun ternyata banjir pula dan membawa korban jiwa. Tunjuk misalnya Sampang-Madura dan Buleleng-Bali. Banjir di mana-mana, tetapi menunggu Jakarta, baru disebut bencana nasional. Walaupun Meneg KLH belum membenarkan nasionalisasi bencana banjir kali ini [ ] 

Menyebarnya banjir dari Sumatera hingga Bali seharusnya telah cukup membuat prihatin. Sekaligus membuat alasan bahwa pengerasan muka bumi daerah hulu seperti yang dituduhkan Pemda DKI atas Bopunjur kurang valid sebagai faktor utama banjir. Begitupun dengan air pasang, seperti di Sampang, kurang pula valid untuk banjir DKI. Karena tingkat derita banjir antara wilayah Utara yang dekat pantai, setara dengan daerah Selatan yang 2 m atau lebih diatas permukaan laut. Lalu apa faktor penyebab utamanya? Pantaskah semua dibebankan pada pemerintah sehingga cetusan class action oleh tokoh-tokoh hukum dan lingkungan layak dikumandangkan?

Dari disiplin hukum yang diisolasi dari disiplin lain, mungkin sah-sah saja menganggap kesalahan semua di pundak pemerintah. Sah-sah saja dalam pidato singkatnya ketua MPR menyatakan akan menegur pemerintah, karena masalah banjir adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi apakah mereka pernah berperan aktif selama periode prabanjir? Misalnya saja partai-partai politik, pernahkah berperan mendidik konstituen dalam sikap hidup bersih dan sehat. Program yang lebih baik dan berdaya guna dibandingkan aktif memberikan bantuan berton-ton beras ketika banjir sudah datang.

Padahal penyebab adanya banjir sederhana. Sesederhana sifat air yang mencari tempat rendah. Masalahnya hanya berupa ketidak mampuan aliran sungai sebagai wadah lalulintas kelebihan air hujan menuju tempat paling rendah, yaitu laut. Pula, karena banjir DKI cenderung berupa genangan-genangan, maka ketidak mampuan aliran sungai itu diperparah dengan ketidak mampuan muka bumi DKI sendiri dalam meresapkan air. Jadi pengerasan muka bumi itu kemungkinan besar jauh lebih parah di DKI sendiri. Mungkin perlu dipelajari suatu teknologi agar ada pintu gerbang pemasukan limpasan air hujan ke perut dalam bumi DKI. Kan, konon air tanah DKI telah amat tersedot, jadi kalau digrojog tidak apa bukan. Dengan demikian surplus debit Ciliwung pada musim banjir yang 110.000 liter per detik dapat dijinakkan.[]

Sayangnya, dalam berita dan dialog interaktif tentang banjir ini terlihat adanya semangat saling menyalahkan. Masyarakat korban banjir menyalahkan Pemda, Pemda DKI menuding Pemda Tetangga. Sumber data iklim menyatakan telah memberikan peringatan dini sejak Oktober 2001. Pemda menyatakan telah meneruskan peringatan itu dan telah mempersiapkan antisipasinya ke jajaran yang lebih bawah. Masyarakat (dan banyak pihak) menilai Pemda terlalu lamban. Jadi muter-muter saja. Tidak ada yang benar!

Untuk itu ada baiknya semua menyadari bahwa tidak ada yang benar. Tidak ada yang lebih benar dalam perkara banjir ini. Dengan pengakuan bersama, dicarilah upaya bersama dalam menangani masalah banjir masa yang akan datang. Bukan saja bersifat kuratif dengan kegiatan bantuan sosial, melainkan preventif mencakup sikap hidup bersih dan sehat sejahtera. Pihak pemerintah dan instansi autoritas lingkungan, berkoordinasi yang baik. Tidak seperti sekarang, data klimatologi ada di BMG yang erat kaitannya dengan Depbub., masalah tata air ditangani Depkimpraswil, sedang perijinan bidang sipil ada di Pemda. Belum lagi konsumen air ada di Deptan. Semua perlu koordinasi yang baik dan sehat.

Masyarakat perlu berkembang dalam sikap hidup yang menghormati sungai. Sungai sudah tidak layak lagi dianggap sekedar saluran pembuangan aneka ragam limbah. Sungai harus naik predikat sebagai sarana lalulintas air utama dari limpasan air hujan yang tidak terserap lagi oleh muka bumi. Sungai yang sehat dan bersih akan benar-benar mencerminkan DAS sebagai Daerah Aliran Sungai. Karena sungai itu terus menerus mengalir dengan jernih dan bersih. Tidak sperti sekarang. Ketika banjir tidak jelas lagi mana jalan mana sungai. Ketika kering sungai tidak mengalir. Jadi hanya pantas disebut Daerah Ada Sungainya. [Bogor, 1 Februari 2002]

Entry filed under: Budaya, lain-lain, pendidikan. Tags: .

Ketawang Musik Universe? KOALISI SIMPINGAN: Suatu Analisis Politik “Dengglengian”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Menerima

  • 24,721 kunjungan

Klik tertinggi

  • Tak ada

KDP Web Blog

Blog Ki Denggleng. Memuat berbagai tulisan KDP dan Mitra

Pos-pos Terbaru


%d blogger menyukai ini: