KOALISI SIMPINGAN: Suatu Analisis Politik “Dengglengian”

Oktober 8, 2008 at 3:26 pm Tinggalkan komentar


Hingga Sabtu 4/17 data jumlah total suara yang sah hasil pemilu 2004 semakin menunjukkan kepastian perolehan suara partai pesertanya, meskipun baru 61 persen dari jumlah pemilih. Bila perkiraan Ketua Partai PDK benar akan ada 20 persen surat suara tidak sah, maka tinggal menyisakan 30 juta suara yang belum terhitung.

Bila persentase perolehan suara tidak banyak berubah hingga selesainya penghitungan, maka anggota DPR akan berasal dari tujuh partai: Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS dan PAN. Tujuh partai itu memperoleh persentase suara gabungan 82 persen. Tujuh belas partai lainnya yang kemungkinan tidak berhasil menembus electoral threshold (ET) hanya memperoleh persentase suara gabungan 18 persen.

Kepentingan rakyat?
Penyebab mengapa persentase tujuh partai seperti itu – misalnya menurunnya PDIP dan PAN dan fenomena PKS dan PD – sudah sering dianalisis. Kemungkinan koalisi yang akan dilakukan partai-partai itu pun sudah banyak dibicarakan. Berbagai manuver canggih beberapa tokoh dalam rangka menjagokan diri sebagai calon presiden sudah dapat kita baca secara nyata. Pembentukan Poros Penyelamat Bangsa yang – dalam sehari – berubah menjadi Forum Bersama untuk Menyelamatkan Bangsa, munculnya komunitas politik Gus Dur Crisis Center adalah contoh nyata manuver canggih itu. Sayangnya bila dikaitkan dengan “nasib” perjalanan negara Indonesia ke depan maka semuanya itu menggambarkan perjalanan bangsa ke depan yang suram.

Mengapa demikian? Satu hal yang menyolok adalah sikap “mementingkan diri sendiri dan partai” sehingga tidak mau mengakui kenyataan. Tokoh-tokoh itu orientasinya paling jauh hanya demi kelompok, organisasi, atau latar belakang lain. Tokoh PKB mengandalkan NU, PAN dengan Muhammadiyah, PKS dengan berbagai ormas Islam dan SBY (PD) dengan keluarga TNI, adalah petunjuk masih kentalnya budaya dukung-mendukung berwawasan sempit yang nyata mengemuka menjadi berita. Juga rencana PKB untuk meminta fatwa Majelis Konstitusi atas Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan PB Ikatan Dokter Indonesia tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengesankan sekali sikap mementingkan diri di atas kepentingan negara yang sebetulnya disebabkan kekurangan partai dalam kaderisasi.

Tak satupun dari kasak-kusuk dan tingkah-polah itu yang menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan dan harapan rakyat. Juga tak satupun dari partai-partai yang aktif bermanuver – terutama tokoh-tokohnya – yang memperoleh dukungan rakyat secara significant. Padahal rakyatlah bangsa Indonesia itu. Juga, demokrasi dalam bernegara adalah kedaulatan rakyat dengan satu-satunya sarana yang dianggap terbaik untuk mewujudkannya adalah pemilihan umum. 

Hanya dua partai besar yang belum menampilkan manuver canggih untuk menyiasati pemilu presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang, kecuali kasak-kusuk internal antar tokohnya. Dua partai itu adalah Golkar dan PDIP. Apakah memang rakyat lebih mendukung kedua partai besar itu dibandingkan partai-partai yang sibuk bermanuver? Marilah kita hitung-hitung dan reka-reka dengan menggunakan persentase perolehan suara yang ada sebagai pijakan.

Minoritas yang merasa besar?

Persentase perolehan suara pemilu legislatif secara garis besar menghasilkan dua kelompok partai yaitu yang lolos ET dan yang tidak lolos. Kelompok yang lolos ET juga dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang memperoleh lebih dari 10 persen suara (Golkar, PDIP dan PKB) dan yang kurang dari 10 persen suara (PPP, PD, PKS dan PAN). Kalau keduanya dihitung perolehan suara gabungannya, maka tiga partai besar – yang semuanya berazas Pancasila – memperoleh 52.63 persen, dan empat partai sisanya memperoleh 29.45 persen, dengan rician dua partai berazas Islam memperoleh 15.46% dan dua partai berazas Pancasila memperoleh 13.99 persen. Dalam hal ini ciri atau aliran partai dibedakan berdasarkan azas politik agar terhindar dari dikotomi Nasionalis dan Islami karena memang tidak pantas didikotomikan. Pengelompokan ini juga bermaksud untuk mengesampingkan kepentingan partai dalam rangka pencalonan presiden. Jadi lebih mengarah pada pembicaraan wujud DPR yang akan datang.

Hitungan bodhon dan sederhana itu jelas menunjukkan bahwa tiga partai peringkat pertama memperoleh dukungan rakyat mayoritas dengan perolehan suara gabungan lebih dari 50 persen. Jadi sederhananya DPR RI nanti akan didominasi oleh tokoh-tokoh politik dari partai yang berazas Pancasila. Apabila dua partai lainnya (PD dan PAN) dapat berkoalisi, dukunan itu akan semakin mayoritas menjadi 66.62%. Dengan demikian hampir 2/3 suara sah memilih 5 partai besar berazas Pancasila dan hanya 13.99 persen memilih partai yang berazas selain Pancasila.

Dewan Perwakilan Rakyat – sesuai dengan UUD 1945 Pasal 19 ayat (1) – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Peserta pemilihan umum adalah partai politik yang merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum (UU No. 31/2002). Jadi bila dukungan rakyat pemilih – yang dapat dianggap menyalurkan aspirasinya – menjadi perhatian utama tokoh-tokoh partai, koalisi politik itu akan mudah terbentuk di DPR. Cukup dengan meninjau persamaan azas politik yang diorientasikan kepada upaya pencapaian cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Akan halnya kasak-kusuk pencarian pasangan (jawa: éncon) untuk berkoalisi yang sedang marak sekarang, justru menunjukkan adanya pengabaian suara rakyat. Apalagi bila tujuan koalisi itu semata-mata hanya untuk “berjuang” agar dapat maju sebagai calon presiden. Kembali lagi, yang menonjol adalah kepentingan pribadi dan partai semata, bukan sama sekali kepentingan rakyat, bangsa dan negara

Alangkah bagusnya apabila tujuh partai yang jelas akan berhak mengajukan pasangan calon presiden dan calon presiden itu mengajukan pasangan calonnya semua dari partai masing-masing tanpa koalisi. Kemudian diserahkan kepada rakyat pemilih. Rakyatlah yang menentukan pasangan mana yang dianggap paling baik untuk dipilih. Pasangan manapun yang terpilih tidak pantas lagi bila masih selalu berorientasi kepada kepentingan pribadi atau partainya. Karena pasangan-pasangan yang tidak terpilih masih dapat aktif melakukan kegiatan politiknya di DPR. Namun bila masing-masing tetap ngotot bermanuver yang sangat kental dengan kepentingan sendiri dan partai masing-masing, maka dapat dikatakan mereka adalah minoritas yang merasa besar!

Bila demikian yang terjadi, maka akan semakin membenarkan isi tulisan Muhammad Qodari juga Tamrin Amal Tomagola (Kompas 15/4) yang substansinya menyiratkan bahwa DPR dan Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) adalah dua pihak yang berhadapan. Padahal dua-duanya sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Harapan rakyat pemilih tentunya tidak demikian, bukan?

Koalisi simpingan
Uraian berdasarkan hitungan sederhana di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk menunjukkan kekhawatiran. Penulis khawatir bila yang terpilih sebagai presiden dan/atau wakilnya berasal dari partai kecil kemudian menghadapi koalisi politik partai-partai besar di DPR yang mengambil sikap oposisi. Seharusnya kita dapat belajar dari pengalaman, bahwa Presiden hasil pemilu 1999 dengan dukungan 11 persen kursi DPR pun rontok. Padahal presiden itu dipilih oleh DPR yang merupakan anggota MPR dominan. Presiden hasil pemilu 2004 ini jelas lebih rentan bila paradigmanya masih sama dengan pemilu 1999. Apalagi presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun mungkin tidak dapat dilengserkan, namun bila oposisi DPR terhadap Pemerintah benar-benar terjadi akan lebih berbahaya bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara perlu diselamatkan!

Bila penyelenggaraan negara diibaratkan pagelaran wayang kulit rakyat adalah wayang simpingan, yaitu peraga-peraga wayang dengan segala jenis karakter yang dijejer di kanan kiri area adegan pewayangan. Simpingan tidak pernah aktif di area adegan wayang, tetapi mereka sangat penting. Merekalah pembentuk suasana panggung pewayangan.

Bila rakyat ikut berkoalisi membentuk koalisi simpingan dan memutuskan cabut dari peran simpingannya maka adegan pewayangan berlangsung tanpa suasana dan greget. Hanya menjadi adegan hambar tanpa arti. Itu dapat terjadi bila rakyat memutuskan tidak memperdulikan lagi tokoh-tokoh pilihannya karena merasa dikhianati harapannya. Itu bisa terjadi bila rakyat harus menyelamatkan bangsanya. (KDP-19/4-2004)

Entry filed under: Budaya, pendidikan, Politik. Tags: .

Daerah Ada Sungai(nya) Pasaran Panunggalan #1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Menerima

  • 24,721 kunjungan

Klik tertinggi

  • Tak ada

KDP Web Blog

Blog Ki Denggleng. Memuat berbagai tulisan KDP dan Mitra

Pos-pos Terbaru


%d blogger menyukai ini: