Metafora Gamelan Kepemimpinan PT-BHMN

Oktober 27, 2008 at 1:07 pm Tinggalkan komentar


SETIBANYA di kantor, Jum’at 10 Mei 2002, di locker surat saya mendapatkan selembar artikel ‘gelap’ berjudul “Kegamangan Doktor Kuswata”. Sungguhpun isinya sangat menyentuh, siapa penulisnya tidak diketahui. Inti pokok tulisan adalah gejala elitisme pengelolaan institusi yang tega dan menyakitkan, sehingga menyebabkan Dr. Kuswata (tokoh imajiner) yang lulusan luar negeri menjadi dosen marginal.

Dikisahkan bahwa Dr. Kuswata adalah dosen yang rajin, pintar, jujur, baik hati, suka membantu orang, sedikit bicara, menghargai senior dan sangat loyal kepada institusi. Dr. Kuswata adalah dosen berpredikat DP3 (datang pagi pulang petang) bahkan PPA (pulang paling akhir), karena kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan tentang beban kerja akademik seorang dosen – yang masih – pegawai negeri, yaitu 36 jam kegiatan per minggu. Akibatnya kesempatan dan waktu luang adalah langka dan mustahil bagi Dr. Kuswata. Tambahan penghasilan dari bimbingan mahasiwa S2/S3 yang 10-20 ribu rupiah per bulan atau bimbingan skripsi S1 yang hanya 2500 rupiah per bulan sungguh merupakan pelecehan institusi terhadap kompetensi akademik dan intelektualitasnya. Dr Kuswata hidup dalam status ketat finansial, meski peranannya sangat vital bagi operasional institusi.

***

Kisah Dr. Kuswata akhirnya menjadi buah bibir dan bahan seloroh para dosen sejurusan. Pertanyaan yang muncul adalah ‘siapa penulis’ artikel itu? Penulis itu sedang mengungkapkan nasibnya sendiri atau sedang mengamati seseorang yang sangat dikenalnya? Pertanyaan berikutnya – yang cenderung mentertawakan diri sendiri – sudah seperti Dr. Kuswata kah dosen-dosen yang tekun, lugu, jujur dan ‘tidak mampu kemana-mana’ itu? Sementara itu bersama dengan 3 PT yang lain institusi Dr. Kuswata sedang bertransformasi dari PTN menjadi PT berstatus Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Ringkasnya semangat deregulasi, otonomi, demokratisasi, transparansi, accountability dan profesionalisme dalam penengelolaan institusi adalah agenda utama. Pengalihan status 4 PTN menjadi PT-BHMN adalah upaya pemerintah mewujudkan deregulasi pendidikan menuju otonomi pendidikan tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Mendiknas (Kompas, 19/4-2002 hlm 10). Mendiknas juga mengantisipasi kemungkinan adanya PT berstatus Badan Hukum Milik Masyarakat (PT-BHMM), sehingga sebuah perseroan terbatas yang bekerja sama dengan luar negeri dapat mendirikan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pernyataan dan antisipasi Mendiknas tentang deregulasi dan otonomi pendidikan tersebut mengesankan adanya perubahan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan tinggi ‘milik negara’ di Indonesia, baik secara substansial, fungsional maupun struktural. Dengan deregulasi pendidikan yang memungkinkan sebuah perseroan terbatas mendirikan pendidikan tinggi, jelas sifat ‘nir-laba’ dari PT-BHMN seperti yang tertuang pada empat PP tentang PT-BHMN – ditetapkan bersamaan pada 26 Desember 2000 – akan sulit dipertahankan. Atau, mungkin lain lagi paradigma untuk PT- BHMM. Sedang penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berdasar pada Undang-undang tentang Pendidikan Nasional (yang berlaku masih UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.2/1989), yang diatur dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi (waktu itu dan sekarang belum direvisi PP 60/1999).

Nilai substansial penyelenggaraan pendidikan tinggi pantas dipertanyakan dalam wacana deregulasi dan otonomi pendidikan. Sedang Mendiknas sendiri telah menengarai banyaknya PT besar terpuruk menjadi penjaja institusi (Kompas, 1/5-2005 hlm 9). Berita maraknya percaloan di Ditjen Dikti untuk urusan pembukaan Program Studi (PS) maupun pendirian PT baru (Kompas, 4/5-2005 hlm 9) juga merupakan cermin kusam dan wajah kusut penyelenggaraan pendidikan tinggi, bila ditinjau dari ketentuan dalam PP 60/1999.

Perubahan struktural dan fungsional institusi penyelenggara pendidikan tinggi dari PTN menjadi PT-BHMN dapat dilihat pada empat PP PT-BHMN, Bab Organisasi (PP-152 Bab IV untuk UI, PP-153 Bab V untuk UGM, PP-154 Bab VI untuk IPB dan PP-155 Bab IV untuk ITB). Organisasi PT-BHMN terdiri atas Majelis Wali Amanah, Dewan Audit (DA), Senat Akademik (SA), Pimpinan, dengan atau tanpa Dewan/Majelis Guru Besar, dan Satuan Akademik dan Unsur Penunjang lainnya. Secara ringkas organisasi PT-BHMN terdiri atas pengelola (MWA, SA, DA dan Pimpinan PT), pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan penunjang. Dibandingkan dengan aturan dalam PP 60/1999 ada 2 tambahan yang mencolok pada unsur pengelola yaitu MWA dan DA. Sungguhpun keduanya bersemangat demokratisasi, otonomi pengelolaan dan transparansi, toh terbukti diragukan implementasinya dalam hal ‘membatasi’ dominansi unsur dari luar PT dalam menentukan kebijakan konseptual PT secara keseluruhan. MWA memiliki kedudukan sangat kuat dalam menentukan pimpinan PT-BHMN. Hak suara pemerintah justru menjadi lebih menentukan dibandingkan ‘model’ pemilihan pimpinan PT yang diatur dalam PP 60/1999.

Pada PP 60/1999, Mendiknas (unsur pemerintah) hanya menjadi pengusul kepada Presiden dalam penentuan Rektor. Dalam PP PT-BHMN Mendiknas mempunyai 35% hak suara. Berdasarkan PP 60/1999, bila Mendiknas tidak menyetujui untuk mengusulkan calon Rektor yang diajukan oleh SA PT kepada Presiden, maka dia mempunyai kewajiban menjelaskan alasan ketidak setujuannya. Kalau pun yang tidak setuju adalah Presiden, maka SA akan memilih calon lagi dari dan oleh ‘orang dalam’ PT. Sedang pada PP PT-BHMN, ketidak setujuan seorang Menteri jelas tidak dapat dituntut mengapa dan bagaimananya. Sementara itu secara rata-rata hak suara unsur MWA dari SA hanya menempati 40% dibagi untuk 4 sampai 8 orang. Hitungan kasarnya seorang anggota MWA dari SA hanya memiliki 3% – 4% suara saja, yang setara dengan hak suara perorangan dari unsur anggota masyarakat. Bukti kurang berjalannya prinsip demokrasi dan semangat otonomi dalam pemilihan pimpinan PT dapat diikuti pada proses pemilihan Rektor yang telah ‘berhasil’ dilaksanakan di ITB dan UGM. Calon Rektor dengan suara terbanyak pada putaran pemilihan di tingkat SA, tidak terpilih pada proses penentuan di tingkat MWA. Tak lama lagi dapat dibuktikan pada pemilihan Rektor UI periode 2002 – 2007 yang pendaftarannya dibuka mulai Senin, 13 Mei 2002 (Kompas, 14/5-2002 hlm 9). Akankah kejadian di ITB dan UGM berulang?

Kehadiran MWA dan DA akan membawa kepentingan dari luar PT menjadi sangat menentukan. Jelas, pengubahan status PTN menjadi PT-BHMN membawa perubahan struktural PT. Melenceng dari semangat pengubahan PTN menjadi PT BHMN dalam PP 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang ditetapkan bersamaan dengan PP 60/1999, 24 Juni 1999. Kedua PP (60 dan 61) yang keluar bersamaan tanggal ini memang mengandung sesuatu yang ‘istimewa’, yaitu tentang tujuan pendidikan tinggi dan keterangan yang mengikuti tujuan itu. Tujuan pendidikan tinggi dalam PP 60/1999 hanya dua: 1) keterampilan dan keilmuan lulusan PT dan 2) pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkaya kebudayaan nasional. Tujuan ini identik dengan 2 tujuan utama PT BHMN (PP 61/1999); ditambah 2 tujuan yaitu: 1) PT menjadi pendukung pembangunan masyarakat madani (demokratis) sebagai kekuatan moral yang mandiri, 2) mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumberdaya sesuai dengan asas pengelolaan profesional.

Dengan demikian seharusnya pengubahan status PTN menjadi PT-BHMN tidak serta merta mengubah struktur dan fungsi komponen PT. Mengingat, ketentuan organisasi dalam PT BHMN (berdasar PP 61/1999) hampir sama dengan ketentuan pada PP 60/1999. Bedanya, pada PP 60/1999 unsur fakultas diatur dengan rinci hingga tingkat jurusan, program studi, laboratorium (dan kelompok pengajar) maupun studio. Dalam PP 61/1999 atau dalam empat PP PTBHMN tahun 2000, deskripsi fungsional tingkat fakultas ke bawah tidak dijelaskan. Program studi (PS) dan laboratorium/studio fungsional tidak diatur. Berarti seharusnya ketentuan tentang PS dan laboratorium di PP 60/1999 masih berlaku bagi PT BHMN.

***

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Pelaksana akademik seharusnya menjadi bagian yang sangat penting. Pelaksana akademik adalah pusat koheren seluruh aktivitas PT. Unsur pelaksana akademik PT-BHMN terdiri atas fakultas, jurusan dan/atau bagian/departemen, lembaga, pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu. Sedangkan unsur pelaksana akademik menurut PP 60/1989 adalah unsur Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu fakultas, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat. Yang pantas dipersoalkan adalah kesan pemisahan secara ‘ketat’ antara unsur pengelola, pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan unsur penunjang dalam keempat PP PT-BHMN. Dengan pemisahan ini, ada kemungkinan gejala elitisme semakin menguat pada PT BHMN. Apalagi pada kenyataannya peran (hak suara) unsur MWA dari luar PT sangat besar, yaitu 35% unsur Mendiknas dan sekitar 20% unsur selain sivitas akademika, dalam pemilihan Rektor (pimpinan). Pimpinan ini selanjutnya bersama SA, DA dan MWA menjelma menjadi unsur pengelola PT. Dapatkah pengelola yang begini-an mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan semangat pengubahan status PTN menjadi PT-BHMN yang mengutamakan demokratisasi, otonomi, transparansi, accountability dan profesionalisme?

***

Meminjam tulisan Hari Kusnanto, “Kepemimpinan Gamelan” (Kompas, 11/5-2005 hlm 4), maka kepemimpinan PT BHMN dapat dengan baik dimetaforakan dengan seni karawitan dalam pagelaran wayang kulit. Sayangnya berupa metafora yang buruk. Bila unsur pengelola PT adalah Dalang, maka karawitan-nya adalah unsur pelaksana akademik yang terdiri atas para penabuh gamelan, pesinden (perempuan) dan wiraswara (laki-laki). Dalang yang baik dan terkenal memang sangat menentukan mutu pagelaran-nya. Apalagi bila Ki Dalang sekaligus menjadi pimpinan dan pengelola karawitan, maka selain pagelarannya bagus, karawitan-nya pun akan bagus pula, selaras dengan mutu dalangnya..

Pagelaran wayang kulit dapat berjalan lancar membabar lakon, berkat kepemimpinan Dalang yang dapat diterjemahkan dan diimplementasikan oleh regu karawitan. Karawitan adalah lambang pelaksanaan pekerjaan yang loyal dan profesional, kooperatif dan kolaboratif. Rangkap jabatan, adalah tabu. Hanya, banyak peran yang menentukan dalam karawitan justru tidak dapat dikenal. Tidak ada ungkapan ‘penabuh gong yang kondang’, atau ‘penabuh saron kondang’. Yang masih mungkin hanya pesinden karena aspek selebritas atau pengendang yang menjadi komponen leading by doing. Sebenarnya, tanpa Dalang pun karawitan dapat berjalan dengan normal menampilkan orkestra gamelan yang penuh harmoni yang semata-mata dipimpin oleh perebab atau pengendang. Perebab membuka gending, pengendang mengatur irama gending.

Kembali kepada kisah imajiner Dr Kuswata. Bila diibaratkan dengan seni karawitan dalam pagelaran wayang, maka Dr Kuswata adalah salah seoramh anggota karawitan. Mungkin sekali dia adalah penabuh gong. Atau lebih hebat lagi dia adalah penabuh gender yang selalu sibuk mendengungkan nada pemandu tinggi rendahnya sulukan Sang Dalang. Lebih hebat lagi jika Dr. Kuswata itu adalah perebab yang selalu mengawali gerak langkah gendhing dan iringan pagelaran wayang. Peran yang menentukan jalannya pagelaran, tetapi tanpa pengakuan. Betapapun ‘mutu’ aktivitas akademik Dr. Kuswata, elite pengelola PT kemungkinan tidak peduli. Sekali lagi tidak ada Penabuh Gender dan Perebab yang Kondang…!” [KDP – 15-Mei-2002]

powered by:
http://www.propbiyang.com/

Entry filed under: Budaya, pendidikan, Politik. Tags: .

Pasaran Panunggalan #1 Bahasa yang Dilecehkan Bangsa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Menerima

  • 24,721 kunjungan

Klik tertinggi

  • Tak ada

KDP Web Blog

Blog Ki Denggleng. Memuat berbagai tulisan KDP dan Mitra

Pos-pos Terbaru


%d blogger menyukai ini: